MUI: Kalau Rizieq Ditahan, Presiden Jokowi juga Harus Ditahan



    Kerumunan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Maumere, NTT, banyak dibanding-bandingkan dengan kerumunan Rizieq Shihab.

    Tak heran, kubu Rizieq banyak bersuara menuntut agar Jokowi juga merasakan apa yang dialami Rizieq saat ini.

    Yakni diproses secara hukum dan dijadikan tersangka serta mendekam di Rutan Bareskrim Polri.

    Tak ketinggalan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas pun ikut membandingkan dua kasus kerumunan tersebut.

    Ia mengatakan, kasus kerumunan Presiden Jokowi terjadi saat melakukan kunjungan kerja.

    Sementara, kasus kerumunan Rizieq terjadi saat acara keagamaan.

    Menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) itu juga sama-sama dilakukan oleh dua tokoh yang mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat.

    Karena itu, Anwar berharap pihak kepolisian bisa bertindak adil secara hukum dalam memperlakukan kedua kasus tersebut.

    “Masalahnya, Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

    Anwar kemudian menganalogikan kasus kerumunan kedua tokoh tersebut.

    “Kalau Rizieq ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya, supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak,” jelasnya.

    Begitu juga dengan orang nomor satu di Indonesia itu, harus pula ditahan sebagaimana Rizieq Shihab.

    “Maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan,” kata Anwar.

    Kendati demikian, lanjut Anwar, akan ada konsekuensi sangat besar jika presiden ditahan.

    Anwar Abbas

    Hal itu berkenaan dengan keberlangsungan pemerintahan dan negara.

    “Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan,” tegasnya.

    Sedangkan ditahannya Rizieq, sambungnya, membuat ummat juga menjadi berantakan.

    “Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan ummat kita berantakan,” tambahnya.

    Sementara, niatan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Jokowi atas kasus kerumunan di Maumere, NTT, bertepuk sebelah tangah.

    Pasalnya, laporan itu ternyata ditolak oleh Mabes Polri.

    Presiden Jokowi, sedianya dilaporkan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat melakukan kunjungan kerja di Maumere pada Selasa (22/2) kemarin.

    Atas penolakan itu, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan mengaku sangat kecewa karena polisi tak mau menerbitkan laporan polisi atas dugaan pelanggaran prokes itu.

    Hal itu disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia, melalui keterangannya, Kamis (25/2/2021).

    “Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yakni sang Presiden,” kata dia.

    Kurnia menuturkan, penolakan laporan pelanggaran protokol kesehatan yang dilayangkan pihaknya tersebut semakin membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah tebang pilih.

    “Kami mempertanyakan azas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Apakah masih ada di Republik ini?” sindirnya.

    S:Pojoksatu